Rencana
pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1
April terhadang penolakan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Selain partai oposisi yang jauh-jauh hari menolak, koalisi fraksi
pendukung pemerintah dalam Sekretariat Gabungan pun belum bulat
mendukung.
Empat fraksi di DPR memastikan
akan menolak, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai
Gerindra, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan
Sejahtera. Adapun Partai Persatuan Pembangunan mengisyaratkan penolakan,
Golkar masih mengkaji. Padahal Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, dan
Partai Persatuan Pembangunan adalah partai pendukung pemerintah. Fraksi
yang sejauh ini tegas mendukung adalah dari Demokrat, Partai Amanat
Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Sekretaris Jenderal PKS Anis
Matta menegaskan, sikap partainya tidak akan berubah meski sudah
mendapat penjelasan langsung dari Presiden soal rencana itu. "Dalam dua
hari ini kami akan sampaikan sikap resmi, dan hasilnya tidak akan jauh
(yakni menolak kenaikan)," ujar Anis di gedung DPR kemarin.
Pemerintah dianggap belum
mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak dan hasil tambang untuk
menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara. "Selama ini
pemerintah gagal memperbaiki penerimaan negara sehingga APBN terus
terbebani," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husein.
Anggota Komisi Keuangan dari
Gerindra, Sadar Subagyo, mengatakan opsi menaikkan harga BBM baru akan
menjadi pilihan partainya jika pemerintah sudah memaksimalkan
pendapatan. "Kami menolak karena kenaikan ini tidak rasional dan tidak
masuk akal," ujar Sadar.
Sekretaris Jenderal PPP Muhammad
Romahurmuziy menyarankan pemerintah menaikkan harga BBM setelah dua
tahun. Sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah diminta menyiapkan
infrastruktur konversi minyak ke gas.
Kelima fraksi yang menolak memiliki 232 kursi dari 560 kursi
yang ada di DPR atau sekitar 41,4 persen. Jika rencana kenaikan ditolak
dalam pembahasan APBN Perubahan di Badan Anggaran, hal itu tidak akan
berlanjut ke sidang paripurna DPR.
Menteri Perekonomian Hatta
Rajasa masih meyakini semua fraksi koalisi bakal satu suara dalam
menanggapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. "Semua
rasionalitasnya sama bahwa kondisinya seperti itu. Tidak ada
(pertentangan)," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar